REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseturuan antara kader dan petinggi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berisiko menghancurkan soliditas partai itu dari dalam. PPP disarankan agar islah sebelum pemilihan umum presiden (Pilpres) semakin panas.
''Acuannya adalah keputusan Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) dan AD/ART (Anggaran Dasar Rumah Tangga) di dalam PPP sendiri,'' kata Pengamat Politik dan Direktur pada Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto di Jakarta, Ahad (20/4).
Heri mengatakan konflik runcing antara Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kader struktural di bawahnya akan membawa kerugian besar, baik dalam partai sendiri, atau pun partai mitra koalisi nantinya.
Seperti diketahui konflik internal di partai berlambang Ka'bah itu telah melahirkan aksi saling pecat. Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, tanpa peringatan memecat sebagian petinggi dan kader lain sampai tingkat wilayah.
Pemecatan itu lantaran disuarakannya mossi tidak percaya kepada ketua umum, atas dukungan sepihaknya kepada Partai Gerindra dan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto. Aksi Suryadharma Ali diladeni dengan aksi pemecatan serupa.
Adalah Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPP Muchammad Romahurmuziy, yang ikut dipecat Suryadharma Ali, menyatakan tidak akan menanggalkan kursi sekjen. Justru sebaliknya, Romi, begitu Romahurmuziy biasa disapa, melangsungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk memecat Suryadharma Ali sebagai ketua umum.
Aksi berbalas pecat itu, menurut Heri adalah gambaran politik kepentingan yang akut antara Suryadharma Ali dengan petinggi PPP lainnya. Kalkulasi politik dari PolComm, sebenarnya tidak terlalu signifikan apabila Gerindra dan PPP bergabung dan mengusung Prabowo.
Namun, dikatakan Heri, dukungan resmi Suryadharma Ali kepada Prabowo, telah menjadi pemicu pertengkaran politik di PPP sendiri. Menurut Heri, pernyataan dukungan Suryadharma Ali ke Prabowo tersebut, sebenarnya adalah inkonsistensi dengan keputusan partai sendiri.
Sebab diterangkan Heri, keputusan Mukernas Jawa Barat, sikap PPP, terang tidak mencantumkan dukungan kepada Prabowo sebagai salah satu capres yang didukung PPP. Itu artinya, dikatakan Heri, Suryadharma Ali sebaiknya menyelesaikan arah koalisi tersebut dari internal terlebih dahulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika