REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott Sabtu (3/5) membatalkan lawatan ke Indonesia di tengah adanya laporan bahwa terjadi operasi pemulangan terhadap pencari suaka yang dapat memicu ketegangan baru antara dua negara bertetangga itu.
Kantor Abbott membenarkan bahwa ia tidak akan menuju Bali pada Selasa (6/5) untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pihak Abbott menolak menjelaskan alasan pembatalan kunjungan yang semula dianggap dapat mencairkan hubungan yang memburuk akibat kegiatan mata-mata dan kebijakan pencari suaka yang kontroversial.
"Perdana Menteri berharap untuk menghadiri Konferensi Kemitraan Pemerintah yang Terbuka di Bali pekan depan atas undangan yang mulia Presiden Yudhoyono. PM sangat berterimakasih atas undangan tersebut," kata juru bicara Abbott kepada AFP.
"Sayangnya kali ini PM tidak bisa hadir dan berharap untuk dapat mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan presiden pada waktu yang lebih baik."
Rencana itu akan menjadi kunjungan pertama abbott ke Indonesia sejak hubungan kedua negara memburuk pada November atas kasus usaha Australia memata-matai Indonesia pada 2009 dengan menyadap telepon Yudhoyono, ibu negara dan keluarga dekatnya.
Menurut ABC, penundaan itu dilakukan setelah perahu berisi orang-orang yang akan memasuki Australia secara gelap tertangkap di jalur antara wilayah kedua negara dalam 'operasi perbatasan wilayah' dan dikembalikan ke Indonesia. Mengutip sumber di pemerintahan, ABC mengatakan, ada kekhawatiran bahwa misi tersebut akan memalukan presiden Indonesia apabila Abbott terus melanjutkan kunjungannya.
Pemerintah Australia menolak memberi konfirmasi dan detil operasi pemulangan atas alasan keamanan. Pihak oposisi Hijau dan Partai Buruh mendesak Abbott mengungkapkan alasan pembatalan lawatan, dan menuduh ia makin merusak hubungan dengan Jakarta bila melakukan pembatalan itu.
"Sangat ironis, undangan ke Indonesia adalah untuk melakukan konferensi untuk keterbukaan pemerintah dan perdana menteri kita tidak mau mengatakan kenapa ia menampik undangan di saat-saat akhir," kata juru bicara urusan luar negeri dari Partai Buruh, Tanya Plibersek.
Sangat penting bagi perdana menteri untuk mengatakan alasannya untuk tidak pergi, karena warga Australia berhak mengetahui mengapa ia memberi penekanan lebih jauh terhadap hubungan dengan tetangga yang sangat penting."
Ikuti Whatsapp Channel Republika