REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wacana relokasi warga tergusur proyek reaktivasi jalur kereta api Ambarawa-Kedungjati dan pembangunan Museum Kereta Api Ambarawa di tanah milik TNI AD tidak dapat dilaksanakan.

Kodam IV/Diponegoro menegaskan tidak akan mengizinkan lahannya digunakan untuk relokasi sekitar 700 jiwa warga terkena proyek (WTP) yang digulirkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini.

“Relokasi di lahan TNI tidak mudah dilaksanakan,” tegas Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Sunindyo, yang dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.

Seperti diketahui, Bupati Semarang, dr H Mundjirin ES  mewacanakan untuk meminjam tanah milik Kodam IV/Diponegoro ini untuk merelokasi warga yang tergusur dari bantaran rel sepanjang Ambarawa hingga Tuntang.

Untuk keperluan ini, bupati akan melakukan koordinasi dengan pihak Kodam IV/Diponegoro yang disebutnya masih mempunyai banyak lahan di sekitar Ambarawa.

Menurut Sunindyo, pihaknya tegas menolak wacana orang nomor satu di Kabupaten Semarang ini. Alasannya penggunaan tanah milik Kodam IV/Diponegoro ini rentan akan menimbulkan persoalan baru.

 Dia menjelaskan, proses perizinnya juga sangat rumit. “Belum lagi, jika nanti tanah itu akan dibutuhkan oleh TNI AD, ternyata warga yang direlokasi ini juga keberatan untuk dipindahkan,” tegasnya.

Ia juga menggambarkan di beberapa wilayah, kerap terjadi permasalahan dengan masyarakat yang menempati lahan milik TNI. “Kita ini sudah hafal, walaupun untuk sementara nanti bisa jadi sementaun,” tambahnya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang harus bisa mengatur penggunaan lahan. Sebab Pemkab Semarang memiliki lahan yang luas dan punya kewenangan yang luas pula untuk penataan lahan tersebut.

“Harusnya Pemda yang menyediakan lahan relokasi sementara tersebut, karena tanah milik pemda juga masih banyak,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika