REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2013 mencapai angka 63,68 dari skala 0-100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan IDI tahun yang lalu 62,63.

“Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia tetap berada pada kategori ‘Sedang’,” kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (4/7).

Suryamin menjelaskan, tingkat demokrasi  dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Baik (indeks > 80), Sedang (indeks 60 - 80), dan Buruk (indek < 60). Ia menyebutkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia bergerak fluktuasi dari angka 62,63 hingga 67,30.

“Ini menunjukkan, sejak 2009 hingga 2013, Indeks Demokrasi Indonesia tetap berada di kategori Sedang,” ujarnya.

Kepala BPS itu menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, di antaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Right), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

“Untuk Indeks Demokrasi Indonesia 2013, aspek kebebasan sipil mencatat angka rata-rata nasional 79,00 atau naik 1,05 dibanding 2012, aspek hak-hak politik tercatat 46,25 turun sedikit dibanding tahun lalu 46,33, dan aspek lembaga demokrasi 72,11 atau naik 2,83 poin dibanding tahun lalu,” papar Suryamin.

Mengenai rendahnya aspek hak-hak politik, Kepala BPS Suryamin mengemukakan, sesuai data IDI 2013 masih ditemukan adanya kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, seperti merusak, membakar, memblokir, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika