REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat belum akan membicarakan dan memutuskan soal sanksi bagi kadernya yang membelot atau berseberangan dengan keputusan resmi partai yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli.
"Kita belum akan membicarakan soal sanksi, itu nanti," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, Sabtu (5/7).
Syarif mengatakan hal yang mendesak saat ini bagi partainya adalah memfokuskan pada upaya untuk menenangkan pasangan yang didukung yakni Prabowo-Hatta.
Soal sanksi bagi kader partainya yang sudah telanjur mendukung Jokowi-JK akan dibahas kemudian.
"Ada atau tidak ada sanksi akan dibahas nanti setelah 9 Juli 2014," katanya.
Pihaknya sendiri menginstruksikan seluruh jajarannya dari mulai ranting, DPC, DPAC, DPD, hingga DPP untuk mendukung dan memberikan suaranya kepada Prabowo-Hatta.
Bahkan organisasi sayap, simpatisan, hingga loyal voter partainya diajaknya untuk memenangkan Prabowo-Hatta.
"SBY sendiri sebagai kader terbaik kami juga mendukung Prabowo-Hatta," katanya.
Meskipun sejumlah jajaran dan kader partainya diakui Sjarif sudah menyatakan dukungan resminya kepada Jokowi-JK termasuk salah satunya Ruhut Sitompul.
