REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan koalisi permanen yang diusung oleh partai koalisi merah putih bersifat mengikat. Hal tersebut dikarenakan nota kesepakatan koalisi ini telah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan partai politik koalisi.
"Jika sudah ditandatangani tentu akan mengikat, semua partai sudah menandatangani, kecuali demokrat yang belum," Ujar Romahurmuziy saat dihubungi Republika (16/7).
Ia menjelaskan, koalisi ini dibangun atas kerelaan masing-masing partai politik yang tergabung untuk menentukan sikap politik.
Menyikapi sanksi bagi partai koalisi permanen yang akan keluar dari keanggotaan, Romahurmuziy mengatakan untuk sanksi memang tidak akan diberikan.
"sanksi secara hukum tidak bisa diberikan kecuali sanksi politik," katanya.
Adapun prediksi dari beberapa pengamat yang mengatakan koalisi ini tidak akan permanen, Ia menghargai pendapat dari pengamat tersebut. Namun, Romahurmuziy menekankan untuk PPP koalisi ini akan permanen.
"Ini akan permanen selama lima tahun," Ujarnya.