REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. -- Juru bicara PP Dewan Masjid Indonesia (DMI), Hery Sucipto, menegaskan,ideologi yang diusung oleh Islamic State of Iraq dan Syariah (ISIS) bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, pihaknya mengingatkan semua pihak terutama pemerintah untuk mewaspadai idoologi tersebut.
"PP DMI meminta pemerintah RI segera menindak ajakan-ajakan untuk mendirikan negara Islam, termasuk ISIS," tutur Hery saat dihubungi Republika, Jumat (1/8).
PP DMI menilai pemerintah lambat dalam menyikapi fenomena dan fakta tentang ISIS yang bahkan para pendukungnya sudah ada di Indonesia. Hery mengingatkan, jangan sampai pemerintah baru bersikap bersikap tegas setelah ideologi ISIS berkembang luas di Tanah Air.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, mengusulkan tiga solusi untuk menanggulangi pahamn ISIS di Indonesia. Pertama, pemerintah harus menggalakkan penyebaran ajaran Islam yang 'Rahmatan lil Alamin'. Terutama, dalam kurikulum pendidikan nasional.
Kedua, harus ada penyamaan persepsi dengan juru-juru dakwah soal ajaran Islam seperti apa yang baik bagi bangsa Indonesia. Ketiga, perlu adanya penguatan pada keluarga, sebagai unit masyarakat terkecil, tentang Islam moderat, inklusif dan toleran atau Islam yang 'rahmatan lil alamin'.
"Pemerintah pun harus fokus melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasalnya, yang mudah terpengaruh biasanya adalah kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi," ungkap Abdul Kadir.
