REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembentukan tim Kantor Transisi untuk mempercepat kinerjanya dalam memetakan masalah yang ada di lapangan guna merealisasikan janji-janji kampanyenya.
"Loh kita memang ingin cepat kerja kok. Misalnya kalau mau membentuk kabinet bayangan sewaktu kampanye pun tidak apa-apa kok," kata Jokowi usai menghadiri rapat internal di Kantor Transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng-Jakarta Pusat, Selasa (5/8) malam WIB.
Hal itu dikatakan Jokowi terkait dengan tudingan tim pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyebut Kantor Transisi sebagai pembangun opini publik bahwa pemilihan umum presiden sudah selesai, padahal menurut kubu Prabowo-Hatta perjalanan masih panjang apalagi dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jokowi bahkan menilai hal itu tidak menyalahi etika politik karena pada dasarnya pembentukan tim Kantor Transisi adalah untuk mempercepat kerja. "Membentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok, apalagi sudah ada hasil dari KPU, tapi saya sampaikan sekali lagi di depan, bahwa kita sangat menghormati proses di MK," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi yang didampingi Ketua Staf Kantor Transisi Rini Mariani Soemarno Soewandi, Hasto Kristianto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal menegaskan, tugas rumah transisi adalah menentukan prioritas pengambilan kebijakan, bukan menentukan penyusunan posisi kabinet.
"Saya ingin tegaskan, rumah transisi ini bertugas untuk pengambilan kebijakan. Ini bukan soal power-sharing. Pekerjaan apa yang kita lakukan, prioritas kita apa. Bukan membicarakan kabinet," katanya.
Jokowi meninggalkan kantornya di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB dan bergegas menuju Kantor Transisi. Di sana Jokowi melakukan rapat tertutup kurang lebih selama dua jam dan enggan banyak memberi komentar. "Tanya ketuanya saja tadi agenda rapatnya apa," katanya singkat saat ditanya isi rapat yang dihadirinya.
Sebelumnya, Juru bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Andre Rosiade menilai peresmian Kantor Transisi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya pembentukan opini publik bahwa kontestasi Pilpres 2014 telah selesai.
Jokowi dinilai menggunakan seremonial peresmian Kantor Transisi sebagai upaya membentuk opini publik bahwa Jokowi sudah pasti menjadi presiden. Padahal, hasil gugatan Pilpres di MK bisa saja membatalkan hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika