REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Valerie Amos pada Ahad (18/8) mengatakan dalam kunjungan ke Iran bahwa ia perlu waktu beberapa bulan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur PBB yang disebabkan oleh pemboman Israel di Gaza.
"Kerusakan rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat penampungan UNRWA, di mana pengungsi mencari perlindungan akan perlu waktu beberapa bulan untuk membangun kembali," katanya, mengacu pada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina.
Amos berbicara kepada wartawan pada awal kunjungan dua hari, akan pembicaraan dengan para pejabat Iran mengenai krisis kemanusiaan mendatangkan konflik di Jalur Gaza, Suriah dan Irak. "PBB terus merespon termasuk pengiriman makanan, air dan barang-barang rumah tangga. Obat-obatan dan bahan bakar sedang dikirim ke rumah sakit," katanya.
Sebanyak 97 instalasi UNRWA, termasuk pusat kesehatan dan distribusi makanan, serta sekolah-sekolah, telah rusak dalam perang sejak 8 Juli antara Israel dan gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Konflik, di mana gencatan senjata yang ditengahi Mesir telah mengambil efek, telah membunuh hampir 2.000 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, dan 67 di sisi Israel, hampir semua prajurit.
Amos mencatat PBB telah membuat "pernyataan keras" tentang "pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia oleh semua pihak di Gaza".
Beralih ke Suriah, dia mengatakan bahwa 11 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 241.000 tinggal di daerah yang dikepung. "Ketidakamanan, fragmentasi kelompok bersenjata dan hambatan administrasi dikenakan oleh pemerintah menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan," katanya.
Amos menyambut peran yang dimainkan oleh Iran, sekutu utama pemerintah Suriah, dan negara-negara lain yang mempunyai pengaruh pada para pihak yang bertikai untuk mendapatkan akses ke daerah konflik.
"Kini masih bekerja tersu karena kita masih memiliki sejumlah besar orang yang kami tidak dapat jangkau," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika