REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Dewan Pertimbangan , yang juga bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar MS Hidayat mengatakan tidak masalah jika partainya menjadi oposisi.
“Kalau akhirnya DPP Golkar membuat policy baru terhadap posisi Golkar di pemerintah yang akan datang dalam sikap oposisi, saya kira bukan sesuatu yang salah asalkan juga dipertimbangkan betul posisi itu akan efektif untuk kepentingan partai atau tidak,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, sikap yang sama pernah ditunjukkan Golkar di tahun 2004. Saat itu, Golkar menang dalam pemilu setelah sebelumnya terpuruk karena menjadi korban pergantian rezim. Oleh karena itu, Golkar berani menyatakan ada dalam posisi koalisi.
Pernyataan ini disampaikan Hidayat terkait dengan pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menegaskan sikap untuk bertahan di Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta. Padahal selama puluhan tahun Golkar selalu berada di pemerintahan.
Hidayat mengatakan, secara historis Golkar telah bersama dengan pemerintahan selama 40 tahun. Situasi politik saat ini memaksa Golkar untuk memutuskan untuk tetap berada di pemerintahan atau berada di luar dan DPP Golkar telah menentukan sikapnya.
“Kalau besok diumumkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), kemungkinan Golkar pilihannya.. kalah misalnya, itu berarti dia harus mengambil pilihan tetap dengan koalisinya atau mempunyai pilihan yang lain. Saya kita itu sudah diputuskan di DPP," kata MS Hidayat.