REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara di Provinsi Jawa Timur. Majelis pun merehabilitasi nama pihak teradu atau KPU Jatim.

Majelis DKPP yang diketuai Jimly Asshiddiqie juga menolak aduan seluruhnya yang diadukan pengadu, Bambang, dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Bambang mengadukan KPU Jatim terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan menyangkut dugaan perlakuan diskriminasi dalam memfasilitasi penggunaan hak pilih.

Dalam aduannya, Bambang menyatakan banyak orang yang menggunakan hak pilih pada TPS di Jawa Timur yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan tanpa proses form A5. Atau pada penjelasan form AT PPWP mereka cantumkan KTP-nya tanpa menjelaskan keberadaan alamat KTP tersebut.

Selain itu, banyak TPS yang penggunaan hak pilih yang dari luar unsur DPKTb, DPTb, dan DPK melebihi dari standar yang diperbolehkan penggunaan hak pilih dari unsur tersebut, namun KPU Jawa Timur dianggap menutup mata atas pelanggaran tersebut.