REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Muktamar PKB di Surabaya, 31 Agustus-1 September 2014, akan membahas masukan para kiai muda se-Jatim tentang perlunya RUU Larangan Kelompok Radikal seperti ISIS, HTI.
"Muktamar akan menyikapi masalah ISIS, HTI, dan semacamnya, karena hakekatnya mereka merupakan partai atau hizbut dan tujuannya mendirikan negara di sini," katanya setelah bertemu 60-an kiai muda se-Jatim di Surabaya, Sabtu sore.
Didampingi koordinator acara "Bahsul Masail Kebangsaan" Gus Ali Makki Zaini dari Pesantren Bahrun Hidayah, Srono, Banyuwangi, ia menjelaskan dirinya sepakat bahwa keinginan mendirikan negara di dalam negara itu harus dilarang, karena hal itu meruntuhkan kedaulatan negara.
"Kami akan membahas masukan itu dalam muktamar yang akan diikuti 5.000-an peserta pada 31 Agustus hingga 1 September, apalagi Pemprov Jatim sudah memberikan contoh dengan Pergub ISIS," kata keponakan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Dalam pertemuan kiai muda (gus/lora) dari sejumlah pesantren di Ponorogo, Kediri, Jombang, Malang, Surabaya, Bangkalan, Sumenep, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Probolinggo, Pasuruan, dan sebagainya, Gus Ali Makki Zaini meminta DPP PKB untuk mendorong RUU yang melarang aliran yang anti-Pancasila.
"Hasil Bahsul Masail Kebangsaan yang kami lakukan menilai kelompok radikal dan kelompok yang ingin mendirikan Daulah Islamiah itu salah secara syar'i (hukum agama), karena Pancasila itu tidak berlawanan dengan Islam, sehingga pemerintahannya sah," katanya saat membacakan kesimpulan Bahsul Masail Kebangsaan para kiai muda itu.
Kiai muda dari Pesantren Bahrun Hidayah, Srono, Banyuwangi itu menyatakan para kiai muda mendesak DPP PKB untuk mendorong Islam bercita rasa Nusantara dan PKB juga harus selektif dalam memilih kader agar tidak dimasuki kelompok radikal.
"Dalam bahsul masail kebangsaan itu, kami juga meminta DPP PKB untuk mendorong lahirnya kebijakan penyetaraan ijazah dari lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan umum, sehingga lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama akan selaras dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan," katanya.
Selain itu, para kiai muda juga mendesak DPP PKB untuk mendorong kebijakan yang meningkatkan jumlah jam untuk mata pelajaran tentang pendidikan agama yang selama ini hanya dua jam mata pelajaran, sekaligus mereorientasi Pendidikan Agama Islam yang Islami serta nasional.
"Yang tak kalah pentingnya, kami juga meminta DPP PKB untuk menjadikan Muktamar Surabaya 2014 sebagai ajang rekonsiliasi total PKB, terutama dengan para caleg PKB yang gagal agar tidak 'mutung' (memutuskan hubungan). Kami juga mengusulkan PKB untuk membentuk Mahkamah Etika yang berisi kalangan nonstruktural untuk menjamin pengawasan kader-kader yang melanggar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika