REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH Maruf Amin menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto yang mengajak warga berlebaran saat di tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April mendatang. Kiai Maruf menilai pernyataan Prabowo tersebut kurang tepat.
"Saya kira nggak tepat kalau dibilang 17 April itu lebaran," ujar Kiai Maruf saat ditanya wartawan usai menerima Maudy Koesnaedi dan Olga Lydia di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
Ketua Umum MUI ini menjelaskan bahwa dalam Islam lebaran itu hanya ada dua, yaitu Lebaran Idul Adha dan Lebaran Idul Fitri. Keduanya pun dilakukan di masjid, bukan di TPS.
"Lebaran itu ada dua. Idul Adha dan Idul Fitri, lebaran itu di masjidlah. Lebaran itu kita shalat ied. Kalau besok (17 April, red) itu bukan lebaran. Tapi nyoblos, nusuk, untuk memilih pemimpin," ucap Kiai Maruf.
Sebelumnya, saat berkampanye terbuka di Karawang, Jawa Barat, Jumat, Prabowo mengajak para pendukungnya berlebaran pada 17 April di TPS. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kecurangan momen pencoblosan.
"Masih mau dicurangi atau tidak? Kalau tidak, 17 April jaga TPS. Bawa lontong, bawa ketupat, bawa sarung, bawa tikar, kita lebaran di TPS. Yang punya makanan berbagi dengan yang tidak punya. Hari itu rakyat harus menang," kata Prabowo di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari siaran pers.
Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkomitmen menjaga suara rakyat di TPS. Jika masyarakat khawatir dengan proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS, KPU menegaskan akan menjaga suara dan hak politik masyarakat.
"Semua pihak diharapkan percaya kepada komitmen dan kemampuan KPU dalam menjaga suara rakyat. Di dalam TPS itu kan steril, yang boleh masuk ke sana (TPS) hanya petugas KPPS dan orang yang menggunakan hak pilih. Maka kalau menggelar tikar di dalam TPS itu mengganggu," jelas Wahyu ketika dijumpai wartawan di Hotel Shangri-La, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/3) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika