REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Jokowi Dodo ditantang untuk konsisten dengan pendapatnya untuk meramping kabinet di era pemerintahannya. Perampingan kabinet yang dimaksud Jokowi adalah menghapuskan beberapa kementerian yang dinilainya tidak banyak manfaat bagi masyarakat.

"Apakah Jokowi konsisten dengan rencananya kabinet ramping atau tidak," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nurbowo saat dihubungi Republika pada Ahad (24/8).

Menurut Andar, ide wacana perampingan kabinet memang murni dari Jokowi, bukan atas dorongan orang-orang dekat Jokowi di PDIP apalagi pendapatnya tim transisi. Karena, Andar menilai Jokowi memiliki pandangan idealis dalam politik.

Andar menyatakan,tidak heran Jika Jusuf Kalla (JK) berbeda pendapat dengan Jokowi menganai struktur kabinet. Pasalnya, kata dia, JK itu sebagai kreator struktur kabinet gemuk.

JK pula, sambung dia, termasuk politikus yang realistis, dengan mengusung kabinet yang efektif secara manajerial, tetapi juga mampu mengakomodasi politik. "Supaya tidak punya kendala politik dengan parlemen/partai politik)," katanya.

Meskipun demikian, Andar berharap Jokowi tetap konsisten dengan kabinet ramping yang telah direncanakannya. Sebab, kata Andar efektifitas kinerja itu lebih ditunggu oleh rakyat. Karena struktur kabinet yang ada sekarag terlalu gemuk, boros dan tidak efektif.

"Karena alasan politiknya lebih kentara darpada alasan kerja. Beberapa pos kementerian hanya diadakan untuk mengakomodasi kepentingan bagi bagi kekuasaan," Andar.

Meski tidak satu jalan dengan pasangannya Jusuf Kalla, Jokowi harus tetap mempertahankan rencana kabinet ramping, karena, sebagai presiden Jokowi sudah memiliki hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Dia harus yakin dengan gagasannya. Tinggal perlu mengkomunikasikan gagasan ideal itu dengan JK," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika