REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menginginkan pembangunan pelabuhan internasional untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok sebaiknya tetap direalisasikan di daerah sekitar Karawang sesuai dengan perencanaan awal.
Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, Sabtu, mengatakan bahwa saat ini terjadi "tarik-ulur" rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya, Karawang, itu .
Kondisi tarik-ulur itu terjadi akibat munculnya beberapa kendala atau persoalan jika pelabuhan internasional itu dibangun di perairan sekitar Cilamaya, katanya.
"Persoalan yang muncul jika pelabuhan itu jadi dibangun di Cilamaya sudah mengemuka. Tetapi kecenderungan kami pemerintah daerah, pelabuhan internasional jadi dibangun di sekitar Karawang," katanya.
Di antara alasan memilih kecenderungan agar pelabuhan internasional dibangun di Karawang, karena Karawang merupakan daerah strategis, berdekatan dengan Jakarta serta berdekatan pula dengan Ibu Kota Provinsi Jabar, Bandung.
Menurut dia, dibandingkan dengan daerah pesisir lain di Karawang, wilayah Perairan Cilamaya hingga kini masih belum terancam abrasi hebat.
"Jika pelabuhan internasional jadi dibangun di Karawang, paling tidak akan terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa di Karawang. Selain itu, juga diharapkan akan mampu mengembangkan program-program daerah," katanya.
Sementara itu, saat ini muncul beberapa persoalan jika pelabuhan internasional dibangun di wilayah sekitar Cilamaya, Karawang. Di antara persoalannya, ialah mega proyek pembangunan Cilamaya akan menggerus ratusan hektare areal persawahan.
Persoalannya, pembangunan pelabuhan itu akan mengancam anjungan milik Pertamina. Jika pelabuhan dibangun di Karawang, anjungan itu harus dipindahkan, yang berakibat pada pasokan minyak ke pembangkit listrik milik PLN. Dampak selanjutnya terputusnya aliran listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Pelabuhan internasional yang awalnya direncanakan dibangun di Karawang itu merupakan proyek Metropolitan Priority Area. Mega proyek tersebut sudah masuk dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Terkait dengan keberadaan anjungan milik Pertamina di sekitar calon lokasi dibangunnya Pelabuhan Internasional Cilamaya, Teddy menilai persoalan itu bisa dicari solusinya.
"Di antara solusinya, pembangunan pelabuhan bisa digeser sedikit dari lokasi rencana pembangunan awal. Selain itu, juga perlu diatur secara rapi dan tepat jalur transportasinya, sehingga tidak akan mengancam anjungan milik Pertamina," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika