Jumat 05 Sep 2014 20:22 WIB

DPR Setuju Utamakan Cinta Tanah Air

Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya Dede Rusamsi
Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya Dede Rusamsi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 87 anggota DPR periode 2014-2019, mengikuti Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional angkatan kedua yang dihelat Lembaga Ketahanan Masyarakat (Lemhannas). Dari serangkaian kegiatan yang berlangsung tiga pekan, hanya 68 peserta dari 87 anggota DPR yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat beserta PIN Lemhannas.

Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya Dede Rusamsi menyatakan, kegiatan pembekalan dan pemantapan untuk anggota dewan sangat penting dilaksanakan. Pasalnya, sebelum mereka resmi dilantik pada 1 Oktober mendatang, peserta akan mendapatkan materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme.

Dengan begitu, sambung dia, diharapkan anggota DPR dalam membuat kebijakan nantinya bisa lebih mengutamakan kepentingan negara. Untuk meneguhkan sikap itu, seluruh peserta membuat komitmen bersama untuk berbakti kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Hasil rekomendasi, anggota DPR setuju dalam membuat keputusan akan mengutamakan cinta Tanah Air. Ini semua untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Dede saat penutupan pembekalan dan pemantapan bagi anggota DPR di gedung Dwiwarna, Jumat (5/9).

Ketua DPR Marzuki Alie mengapresiasi para peserta yang sudah mengikuti pemantapan dan pembekalan yang dihelat Lemhannas. Menurut dia, kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa memperkuat watak dan karakter peserta.

Di tengah proses demokratisasi yang dianut Indonesia, kata dia, tanggung jawab dan tantangan tugas anggota DPR semakin berat. Dampaknya, tarik-menarik kepentingam juga bertambah kompleks. "Hal ini harus disikapi secara cerdas dan bijak agar eksesnya tidak menimbulkan disharmoniasi antarlembaga negara," kata Marzuki.

Politikus Partai Demokrat itu menyataian, fungsi DPR sekarang relatif cukup kuat. Kalau dulu DPR hanya menjadi stempel pemerintahan, sekarang posisi beralih menjadi pengontrol eksekutif. "DPR berperan dala, checks and balances pemerintah," ujarnya.

Karena tugas dan perannya semakin besar, lanjut dia, mau tidak mau para anggota dewan yang berkantor di Senayan untuk memperkuat kapabilitasnya. Hal itu juga wajib diikuti dengan penguatan wawasan lantaran ke depannya akan saling berinteraksi secara intens dengan mitra pemerintahan.

"Bagaimana memperkuat pilar demokrasi DPR itu? Caranya dengan menambah kemampuan, karena nanti saudara akan berhadapan dengan mitra yang merupakan para ahli di bidangnya. Apakah mampu bermitra dengan baik? Kita lihat nanti."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement