REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Pengamat politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan dapat mengambil hikmah dari kasus hukum yang menimpa tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2 dalam memilih anggota kabinetnya.

"Kasus yang dialami tiga menteri itu merupakan pelajaran yag sangat berharga," katanya di Medan, Ahad.

Jadi, kata dia, faktor dalam memilih anggota kabinet tersebut diharapkan tidak berdasarkan kedekatan atau "balas budi" terhadap parpol pendukung. Sebelumnya, tiga anggota Kabinet Indonesia Bersatu 2 (KIB-2) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindaka yang merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri.

Ketiga anggota KIB-2 itu adalah Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama) dan Jero Wiacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral). Andi Mallarangeng telah ditahan dan menjalani persidangan. Sedangkan Suryadharma Ali dan Jero Wiacik belum ditahan meski sudah ditetakan sebagai tersangka.

Menurut Ansari, presiden terpilih yang sering dipanggil Jokowi itu harus betul-betul mengutamakan aspek profesionalitas serta tidak terkait kepentigan politik jangka pendek dan pragmatis. Jika memang "terpaksa" menggunakan kader parpol, sosok yang dipilih tersebut harus benar-benar profesionalitas dan kapabelitas untuk memimpin lembaga yang diamanahkan.

Jika salah dalam memilih menteri, Jokowi bukan hanya kesulitan dalam merealisasikan visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye, tetapi juga bisa kena "getah" dari perilaku menterinya. "Kalau tidak Jokowi dianggap ikut terlibat, mungkin akan dinilai tidak mampu memilih menteri yang baik," katanya.

Kemudian, ujar Ansari, calon menteri yang akan diangkat tersebut juga harus memiliki karakter kebangsaan dan keagamaan serta memiliki pemikiran dan ide yang "spektakuler" di bidang masing-masing. Dengan syarat kebangsaan dan keagamaan, calon menteri yang akan ditunjukkan mampu menyiapkan berbagai program yang mampu mengangkat nama bangsa.

Sedangkan syarat untuk memiliki pemikiran dan ide tersebut diperlukan agar tokoh yang dipercaya sebagai menteri itu mengetahui kebijakan yang akan diterapkan. Jokowi juga perlu mempelajari jejak rekam calon menterinya. "Jangan sampai mereka tersandera 'dosa' masa lalu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika