REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengemukakan bahwa rapat kerja nasional PDIP di Kota Semarang pada 19-21 September 2014, kemungkinan besar dihadiri sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan.
"Kami mengundang semua yang terkait dengan PDIP termasuk partai koalisi dan berdasarkan informasi yang saya terima, PPP akan hadir pada rakernas mendatang," katanya saat dikonfirmasi melalui telepon di Semarang, Rabu.
Sebelumnya di Jakarta, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengaku telah menerima undangan untuk menghadiri rakernas dari PDIP.
Suharso akan mendampingi Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi sebagai pengganti Suryadharma Ali untuk menghadiri acara rakernas PDIP yang berlangsung selama tiga hari itu.
Rukma Setyabudi selaku salah seorang panitia teknis mengungkapkan bahwa rakernas PDIP yang akan dibuka oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, siap digelar di Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah, pada 19-21 September 2014.
Rukma menjelaskan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam rakernas PDIP adalah terkait dengan perubahan "mindset" (pola pikir) partai dari partai oposisi di luar pemerintahan menjadi sebuah partai di dalam pemerintahan.
Menurut Rukma, tidak ada permasalahan terkait dengan perubahan "mindset" PDIP dari partai oposisi menjadi partai di dalam pemerintahan.
"Saya rasa hal itu tidak ada masalah karena biarpun namanya oposisi sebenarnya tidak selalu menentang keputusan pemerintah, artinya kalau kebijakan pemerintah baik dan prorakyat maka pasti akan kami dukung, kalaupu ada yang ditentang juga tidak asal menentang tapi memberikan solusi," katanya.
Rakernas PDIP direncanakan dihadiri sekitar 1.600 peserta yang berasal dari seluruh pengurus struktural DPP PDIP, pengurus DPD seluruh Indonesia yakni ketua, sekretaris dan bendahara, serta ketua dan sekretaris DPC seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan rakernas PDIP di Semarang, akan digelar seminar di kantor DPD PDIP Jateng yang akan membedah program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perekonomian.