REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah ingin pelaksanaan muktamar dipercepat. Setidaknya, bisa digelar setelah pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2014.
Dengan begitu, partai dapat menentukan kepengurusan periode selanjutnya.
"Sesuai dengan anggaran dasar yang baru serta hasil mukernas, maka muktamar dilakukan paling lambat satu tahun setelah pilpres, artinya kalau 20 Oktober 2014 Jokowi dilantik maka muktamar sudah bisa dilakukan pada 21 Oktober 2014," kata Ketua DPW PPP Jateng Arief Mudatsir Mandan di Semarang, Sabtu (20/9).
Hal tersebut disampaikan Arief di sela pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah DPW PPP Jateng yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC di provinsi setempat. Agendanya antara lain melakukan evaluasi terkait dengan adanya konflik internal antara kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy.
DPW PPP Jateng juga menghendaki adanya islah kembali antara dua kubu di internal partai yang sedang berseteru.
Menurut dia, islah ditempuh dengan cara fatwa ulama Kiai Haji Maimoen Zubair. Jika dengan fatwa tersebut kedua kubu tetap tidak bisa islah maka DPW PPP Jateng akan melayangkan gugatan permohonan kepada mahkamah partai untuk mengadili siapa dari kedua kubu yang benar dan siapa yang salah.
"Berdasarkan anggaran dasar kami, kalau ada sengketa internal partai harus diselesaikan lebih dulu ke mahkamah partai. Karena itu formal dan mudah-mudahan islah bisa dilakukan pada September 2014," ujarnya.
Selain itu, kata dia, semua pengurus DPC se-Jateng yang menghadiri muskerwil meminta agar DPW Jateng mempelopori islah. Termasuk pelaksanaan muktamar yang dihadiri kedua belah pihak setelah islah.
"Langkah DPW dalam mempelopori islah antara lain, meminta peran aktif Mbah Maimoen dalam islah dan menyampaikannya ke dua kubu yang berseteru," katanya.
Arief juga menegaskan, PPP masih tergabung dengan Koalisi Merah Putih. Jika ada perubahan sikap partai, maka harus diputuskan pada forum tersendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika