REPUBLIKA.CO.ID, NABLUS -- Perdana Menteri Rami Hamdallah menyebutkan sebuah lembaga internasional bersedia membayar gaji para PNS di Gaza yang dipekerjakan oleh mantan pemerintahan Hamas.
Dilansir dari Maan News, ia mengatakan pemerintah konsensus nasional tak mampu membayar gaji ribuan PNS yang sebelumnya dipekerjakan oleh Hamas. Namun, sebuah lembaga internasional menyatakan bersedia membayar gaji tersebut.
Para pekerja pun akan menerima gaji bulan Agustus pada Senin. Para pemimpin Hamas dan Fatah sebelumnya telah melakukan pertemuan di Kairo pada Rabu dan Kamis.
Dalam pertemuan ini mereka membahas sejumlah masalah terkait implementasi pemerintahan bersatu Tepi Barat dan Gaza yang telah disepakati pada April. Kedua belah pihak telah sepakat pemerintah Palestina akan mengendalikan Jalur Gaza.