REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih punya hambatan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Trisakti Bung Karno. Meskipun Jokowi disebut antitesa praktik berbangsa dan bernegara yang dianggap menyimpang dari ruh Trisakti.
Peneliti Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan ada tiga hal yang menjadi dilema dan paradoks bagi Jokowi dalam melaksanakan ajaran Trisakti. Pertama, adanya kepentingan kelompok atau interest group.
"Ada kepentingan kapital atau pemilik modal dan kepentingan politik yang berada di sekitar Jokowi," ujar Karyono dalam diskusi politik di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Ahad (28/9).
Karyono mengatakan para pemilik kepentingan akan selalu mendekati penguasa yakni Jokowi. Bahkan, seandainya Prabowo yang terpilih sebagai Presiden, kepentingan kapital juga mendekat.
Dilema kedua, yakni adanya realitas politik. Realitas politik saat ini mengedepankan kekuasaan dan transaksional. Sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk menjalankan Trisakti.
"Parpol yang mendukung Jokowi-JK tentu tidak mau diberikan cek kosong, tentu ada negosiasi dan transaksi," ujarnya.
Dilema ketiga, paradoks konstitusi, yakni banyak peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Otomatis peraturan itu bertentangan dengan spirit Trisakti.
"Trisakti harus menjadi prinsip negara-negara merdeka di seluruh dunia. Karena kalau ada satu yang hilang maka negara merdeka tidak bisa disebut merdeka," imbuhnya.
Oleh sebab itu, ada beberapa opsi yang harus di pilih Jokowi untuk memudahkan melaksanakan Trisakti. Pertama, mau tidak mau Jokowi harus melakukan kompromi politik dengan parpol di Koalisi Merah Putih.
Namun, kompromi itu mengandung konsekuensi yakni adanya transaksi. Jika tidak kompromi, imbuhnya, kekuatan Jokowi-JK di DPR sangat lemah yakni kurang dari 50%.
Kedua, Jokowi bisa melakukan kompromi politik dengan syarat semua menteri dan pejabat negara harus mau dan bisa menjalankan konsep Trisakti. Ketiga, Jokowi tetap bertahan dengan tidak melakukan kompromi dengan kekuatan lawan politik di DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika