REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai pencalonan Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, tidak tepat.  Karena, Setya diduga banyak terlibat kasus dugaan korupsi.

"Golkar harus menarik kembali pencalonan Setya Novanto," ujar kata Ketua TPDI, Petrus Selestinus, melalui siaran persnya yang diterima Republika, Rabu (1/10).

Ia pun mempertanyakan sikap partai Golkar yang justru merestui Setyo Novanto menjadi Ketua DPR. Golkar seharusnya mendorong kadernya dan mendorong Jaksa Agung atau KPK memperjelas seluruh kasus yang dituduhkan kepada Setya Novanto agar tidak membawa dampak buruk bagi Golkar.

Seperti diketahui, Setyo merupakan salah satu anggota DPR periode 2009-2014 yang sering diperiksa oleh KPK dalam penyidikan sebuah kasus. Di antaranya adalah kasus suap PON Riau dan korupsi Akil Mochtar.  Meskipun kerap diperiksa KPK, Setya kembali lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II.

Ikuti Whatsapp Channel Republika