REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD I Gede Pasek Suardika menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan diterbitkan untuk membatalkan UU Pilkada, bisa menjadi buah simalakama bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bisa menjadi buah simalakama kedua bagi Susilo Bambang Yudhoyono karena keadaan belum genting dan memaksa, sehingga akan memunculkan tren yang tidak baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10).
Pasek menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya adalah terhadap setiap ada perbedaan pendapat, maka Perppu lantas diterbitkan oleh presiden.
"Jangan sampai beda pendapat, pro dan kontra atas UU, perppu langsung dikeluarkan. Ini 'kan 'standing' posisi konstitusi tidak baik ke depannya," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu menambahkan jika perppu menjadi jalan pintas pemecahan masalah maka akan bergeser dari semangat utama konstitusi dari pemahaman awal.
"Takutnya (dikhawatirkan-red), menjadi tren yang tidak bagus. Memang itu wewenang pemerintah, tetapi sebagai rekan (saya-red) mengingatkan," katanya.