REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott menegaskan pihaknya akan memberlakukan aturan yang akan melarang "penyebar kebencian" datang memberikan ceramah di Australia. Caranya, dengan tidak memberikan visa bagi orang-orang tersebut.
Penegasan PM Abbott ini dikemukakan berkaitan dengan rencana organisasi Hizbut Tahrir mengadakan ceramah umum di Sydney, Jumat (10/10) malam, bertema aksi militer AS dan sekutunya di Irak dan Suriah. Ceramah bertema The War To End The Blessed Revolution, itu akan membahas peran yang dimainkan negara-negara barat yang dipandang merugikan revolusi di Suriah.
"Tidak ada dasarnya mendatangkan orang-orang bermasalah dari luar negeri untuk memanas-manasi warga kita di sini," tegas PM Abbott baru-baru ini.
"Yang ingin saya lakukan adalah memberlakukan sistem yang akan membuat penyebar kebencian - seperti orang yang akan berbicara pada Jumat malam nanti - tidak diizinkan masuk ke Australia," tambahnya.
Sejauh ini, pemerintah Australia telah memiliki kewenangan untuk menolak seseorang datang ke Australia.
Uji karakter dalam UU Keimigrasian memungkinkan Kementerian Imigrasi menolak atau membatalkan visa seseorang dengan berbagai alasan. Misalnya, seseorang yang memiliki catatan kriminal berat atau jika seseorang dipandang "tidak memiliki karakter baik".'
Menurut Abbott, tidak diperlukan UU baru untuk mencegah orang-orang seperti itu masuk ke Australia. "Saya minta maaf karena kita belum memiliki sistem pencegahan bagi penyebar kebencian sebelumnya. Tapi sistem itu akan berlaku dalam waktu dekat," katanya.
Ia mengakui kecewa dan marah karena Hizbut Tahrir tidak bisa dilarang di bawah aturan perundang-undangan yang ada sekarang. Padahal menurut Abbott, organisasi tersebut giat berkampanye menentang nilai-nilai yang berlaku di Australia.
Juru bicara Hizbut Tahrir Uthman Badar menyatakan pihaknya tidak kaget dengan pernyataan yang disampaikan PM Abbott ini.
Badar menjelaskan, penceramah pada acara Jumat malam mendatang adalah "orang-orang lokal". Namun siapa-siapa penceramah tersebut hingga kini belum disebutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika