REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Bali berpendapat muktamar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, 15-18 Oktober 2014 ilegal dan tidak sejalan dengan aturan partai.
Sekretaris DPW PPP Bali Subagio mengatakan, pelaksanaan muktamar di Surabaya hanya dilandasi oleh ambisi pribadi beberapa orang fungsionaris DPP PPP. "Mereka ingin mengejar target, seperti sopir angkot yang ingin mengejar setoran," kata dia kepada Republika, Selasa (14/10).
Apalagi, menurut Subagio, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy kerap menyatakan hal yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Dia mencontohkan, Romi menyatakan Mahkamah PPP mendukung muktamar di Surabaya.
Padahal, Mahkamah PPP justru menyatakan muktamar yang mulai diselenggarakan tidak sah. Sebab, Mahkamah PPP menyatakan, surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Romi selaku sekjen.
Namun, surat undangan Muktamar PPP di Surabaya hanya ditandatangani oleh Romi. "Kalau hal seperti itu sudah diputarbalikkan, bagaimana kami akan mengiktuinya," kata Bagio.
Karena itu, menurut Subagio, DPW PPP Bali dan seluruh DPC di wilayahnya sudah memutuskan untuk tidak menghadiri muktamar di Surabaya. Dia juga mengingatkan Romi dan teman-temannya untuk menuruti keputusan mahkamah partai untuk melakukan islah atau perdamaian.
Subagio menyatakan, Romi seharusnya memanfaatkan kesempatan islah yang sudah diberikan beberapa kali demi kepentingan partai. "Jangan hanya mengikuti keinginan pribadi saja. Muktamar Surabaya seperti ingin menyalip di tikungan," kata dia.
Berbeda dengan Bali, DPW PPP NTB tidak mengambil sikap tegas mengenai penyelenggaraan muktamar di Surabaya. Ketua DPW PPP NTB Wartiah menyatakan, pengurus daerah sudah melakukan pembahasan terkait adanya dua muktamar pada musyawarah kerja wilayah (mukerwil) pekan lalu.
Undangan pertama berasal dari Suryadharma untuk penyelenggaraan Muktamar pada 23 Oktober 2014. Undangan kedua berasal dari Romi. Karena ada dua undangan maka DPW PPP menyerahkan kepada masing-masing DPC untuk memutuskannya. "Mau menghadiri kedua-duanya juga silakan," kata Wartiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika