Selasa 21 Oct 2014 16:58 WIB

SDA: Muktamar 30 Oktober Dapat Selesaikan Perselisihan

Rep: c10/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau mbah Moen, telah menentukan pelaksanaan muktamar PPP dilakukan 30 Oktober 2014.

"Saya berharap secepat-cepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau (mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu hari Kamis pahing, merupakan hari baik," ujar Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair, Jajaran Mahkamah PPP dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Suryadharma mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya disebut oleh Maimoen Zubair sebagai Ketua Umum PPP. Ucapan mbah Moen itu menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy (Romi) selaku ketua umum tidak diakui.

"Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah moen juga sudah menghubungi Kapolri, untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insyaallah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid, Jakarta," ujar dia.

Menurutnya, muktamar 30 Oktober akan membahas antara lain, mengenai AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP lima tahun ke depan. Ia mengatakan muktamar 30 Oktober akan mengundang Presiden Joko Widodo beserta seluruh ketua umum partai politik baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, untuk didengarkan pokok-pokok pikirannya.

Dia menilai muktamar itu juga akan mengundang kubu Romi dengan catatan Romi melepaskan jabatannya sebagai ketua umum terlebih dulu. Karena, kata dia, tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar. "Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir, karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal," kata dia.

Sebelumnya PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014, yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi. Romi menyatakan telah mengundang kubu Suryadharma Ali dalam muktamar itu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement