REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hingga kini Jokowi belum juga mengumumkan kabinetnya. Ada apa gerangan?
Indonesia Public Institute (IPI) memprediksi terhambatnya pengumuman kabinet Jokowi berkaitan dengan sejumlah hal.
Faktor pertama yakni, adanya hasil penelusuran KPK terkait nama-nama calon menteri yang berpotensi terlibat masalah hukum.
“Menurut informasi yang beredar, tak kurang 15 nama dari 43 nama calon menteri yang diajukan Tim Transisi ke KPK berpotensi terlibat masalah hukum,” imbuh peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (22/10).
Setelah KPK menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama calon menteri yang bersiko terlibat masalah hukum itu membuat Jokowi harus mengocok ulang nama-nama calon menterinya dan menyebabkan pengumuman susunan kabinet tertunda.
Selain itu dinamika pembentukan kabinet kini memanas dan otomatis susunan nama-nama calon menteri berubah total.
"Kedua, penyebab penundaan pengumuman kabinet kemungkinan disebabkan oleh tarik- menarik kepentingan di internal Jokowi-JK terkait nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan. Pertarungan di internal Jokowi-JK terkait susunan kabinet sulit dipungkiri," bebernya.
Pertarungan kepentingan antar partai koalisi, kelompok pebisnis, kepentingan individu, kolega hingga kepentingan ekonomi-politik global tentu berpotensi mempengaruhi susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan sumber IPI susunan kabinet masih belum final. Bahkan ada sejumlah nama diperkirakan terpental dari kabinet atau setidaknya berstatus 'Lampu Kuning' antara lain, Muhaimim Iskandar (Calon Menkokesra), Budi Gunawan (Calon Kapolri), Luhut Panjaitan (Calon Menkopolhukam) dan tiga nama calon menteri ESDM yakni Mantan Komisaris Pertamina, Triharyo Hengky Soesilo, Dirut PGN Hendy Prio Santoso, Mantan Kepala BP Migas Raden Priyono.
Nama Mantan KSAD, Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu, dikabarkan masuk dalam kabinet Jokowi sebagai menkopolhukam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika