REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk (48) menilai Koalisi Merah Putih (KMP) hanya melakukan politik basa-basi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dalam pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR.

Ia mengatakan hal itu terbukti dimana Koalisi Merah Putih hanya memberikan enam dari 47 posisi untuk partai-partai pendukung pemerintah (KIH) di DPR. "Daripada (KMP) basa-basi, lebih baik ambil saja semua," kata Hamdi, ketika dihubungi Republika, Kamis (23/10).

Hamdi melanjutkan, seharusnya jika semangat yang diusung dalam kepemimpinan di DPR adalah representativeness (keterwakilan), komposisi pimpinan di alat kelengkapan dan komisi DPR tidak timpang sebelah.

Menurutnya KIH sebagai pemenang pemilu seharusnya memiliki perwakilan yang seimbang di parlemen dalam struktur kepemimpinan. "Dari 47 hanya enam, di mana logikanya?" ucapnya.

Terkait sepak terjang Jokowi ke depannya jika DPR dikuasai KMP, Hamdi menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hal eksekusi, badan eksekutif memegang peranan lebih besar. Ini dikarenakan badan eksekutif lah yang memiliki program, perangkat, birokrasi, dan APBN.

Selama pemerintah bekerja secara profesional, bersih, tidak ada kesalahan atau blunder yang dibuat sendri, parlemen tidak akan bisa menghimpit presiden dengan mudah.

"Kecuali jika presiden melanggar konstitusi, melanggar hukum, atau korupsi," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika