Kamis 30 Oct 2014 21:00 WIB

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Obor Rakyat

Tabloid Obor Rakyat
Foto: Republika
Tabloid Obor Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus "Obor Rakyat" ke Mabes Polri karena belum lengkap dengan kurangnya keterangan dari saksi ahli pers.

"Pekan lalu jaksa peneliti sudah menerima dan bahkan telah mengembalikan ke Polri karena masih ada kekurangan syarat materiil, seperti keterangan saksi ahli pers," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T. Spontana di Jakarta, Kamis.

Dikatakan, pengembalian berkas tersebut atau P-18 telah disertai petunjuk atau P-19. Ia juga menegaskan penanganan kasus Obor Rakyat itu dilakukan secara profesional. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah diperiksa penyidik kepolisian pada hari Jumat (17/10) terkait dengan kasus kampanye hitam di Tabloid Obor Rakyat.

"Kami menuntaskan berkas perkara sesuai dengan tanggung jawab. Untuk itu, beliau (Presiden Joko Widodo) sudah kami periksa pada tanggal 17 Oktober 2014," kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan bahwa berkas perkara sudah dianggap selesai oleh penyidik pada Kamis (23/10), kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti lebih lanjut.

"Penyidik melakukan hal yang maksimal untuk memenuhi petunjuk yang diberikan pihak Kejaksaan Agung dan pada tanggal 23 oktober 2014 berkas itu sudah dikirimkan kembali untuk tahap satu yang kedua kalinya setelah adanya pembetulan," kata Agus.

Agus berharap kasus kampanye hitam Joko Widodo pada masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang saat ini berkasnya dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung segera tuntas. "Semoga P-21 (berkas lengkap), tuntas, dan perkara tersebut selesai," kata Agus.

Sampai saat ini, pihak kepolisian dalam kasus Obor Rakyat sudah menentukan dua tersangka, yakni Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa yang merupakan pemimpin redaksi dan penulis Obor Rakyat.

Kedua tersangka tersebut dinyatakan melanggar Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui pemberitaan di Tabloid Obor Rakyat.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement