REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar VIII PPP di Jakarta, Djan Faridz, berjanji mewakafkan waktu dan hartanya untuk partai dan tidak akan menerima jabatan publik selama memimpin partai belambang ka'bah itu.

"Saya akan mewakafkan waktu dan harta saya untuk partai. Saya tidak akan terima jabatan publik. Ditawari jadi menteri pasti tidak saya terima," ujar Faridz, dalam pidato perdananya, sebagai ketua umum DPP PPP di arena Muktamar VIII PPP di Jakarta, Minggu dini hari.

Dia juga mengajak seluruh kader PPP tidak berubah arah untuk bisa bangkit bersama-sama melawan pihak yang berusaha mencabik-cabik PPP.

"Kita akan berjuang. Tapi perjuangan di DPP tidak mungkin berhasil tanpa bantuan saudara-saudara saya di DPW dan DPC. Tolong jangan berubah arah," ujar Faridz.

Dia lalu menyatakan akan membawa PPP tetap di Koalisi Merah Putih. Menurut dia, dengan terus bersama Koalisi Merah Putih, ada celah bagi PPP untuk memimpin daerah melalui UU Pilkada.

"Ada 1.100 jabatan daerah yang terbuka untuk kita. Saya mengimpikan ketua DPC PPP menjadi bupati atau gubernur," kata dia.

Faridz ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019 melalui aklamasi dalam Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu dini hari.

Dia disebut sebagai calon tunggal meskipun politisi lain PPP, Ahmad Yani, juga berniat berkompetisi menjadi ketua umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika