REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Adanya beberapa menteri yang belum melaporkan laporan kekayaan, membuat publik jadi tidak percaya bahwa Kabinet Kerja punya komitmen untuk berantas korupsi. Hal ini disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada sesi diskusi di Jakarta, Ahad (2/11). "Karena untuk hal sepele seperti melaporkan kekayaan saja tidak kunjung dilakukan," jelas Emerson Yuntho dari ICW.

ICW sendiri memberikan deadline sepekan kepada Kabinet Kerja untuk segera melaporkan harta kekayaan. "Kalau tidak maka kami akan kirim surat bahwa menteri yang belum melaporkan harta kekayaan dan menteri yang belum mundur dari partai politik dan perusahaan untuk dicopot," ujar Emerson.

ICW mengingatkan kepada pemerintah, bahwa jangan sampai masyarakat Indonesia diberikan satu frame bahwa pemerintah ini mendukung anti korupsi tapi menterinya tidak arah ke sana. Untuk itu ICW sangat mendesak Jokowi untuk mengingatkan menterinya agar menyerahkan laporan keuangan pada KPK.

"Kita juga meminta mereka membuat deklarasi soal konflik kepentingan, karena pekerjaan mentan akan berurusan dengan pihak swasta," lanjut Emerson. Hal ini terkait posisi Menteri Pertanian saat ini yang dekat dengan swasta. ICW sendiri berkomitmen untuk mengawasi Kementerian Pertanian agar keputusan dan kebijakan yang diambil tidak berat sebelah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika