REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) harus bisa lebih fleksibel dan lentur dalam sistem operasi dan upaya menanggulangi ancaman yang ada. Langkah ini diharapkan bisa membuat BIN lebih sigap dan mampu mengikuti perkembangan ancaman-ancaman yang ada.

Menurut Mantan Deputi BIN, As'ad Ali, ancaman-ancaman yang datang saat ini sudah jauh berbeda dengan ancaman yang dulu. Ancaman saat ini bukan hanya berasal dari negara atau perorangan, tapi juga bisa datang dari LSM-LSM asing atau pihak-pihak asing. As'ad memberi contoh, komentar-komentar orang-orang yang mengaku wartawan asing malah membuat keonaran dan kericuhan.

Untuk itu, BIN harus bisa meningkatkan kerja kontra spionase untuk bisa menangkal ancaman-ancaman baru tersebut. Perbaikan-perbaikan itu pun harus bisa secepat dan mengikuti dengan ancaman-ancaman yang ada.

''Mungkin ini yang kurang selama ini,'' kata As'ad kepada Republika ketika dihubungi Republika, Rabu (5/11).

Selain itu, As'ad nenilai, penguatan BIN saja tidak cukup. Tapi harus juga diikuti penataan dan penguatan instrumen hukum yang lebih baik. As'ad memberi contoh, ketika ada seseorang atau lembaga asing yang dicurigai bisa menjadi ancaman, harusnya bisa langsung diselidiki dan mendapatkan payung hukum.

''Intelijen tanpa aturan hukum, juga tidak bisa apa-apa. Nanti dikiranya BIN yang kebobolan,'' ujar As'ad.

Namun, secara khusus, As'ad menyebutkan, penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintahan SBY sudah cukup baik, terutama dengan kiprah densus 88 saat membekuk para tersangka teroris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika