REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE-- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Maluku Utara (Malut) mengancam akan memecat pengurusnya yang terbukti mendukung hasil Muktamar PPP di Jakarta yang menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Wakil Ketua DPW PPP Malut Arif Abdurahim di Ternate, Jumat, menyatakan bahwa PPP Malut hanya mengakui Muktamar PPP di Surabaya yang menetapkan Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umum. "Jika ada pengurus DPW PPP Malut atau DPC kabupaten/kota di daerah ini yang tidak mengakui kepengurusan DPP PPP Muktamar Surabaya akan dipecat," katanya.

DPW PPP Malut mendapat informasi ada sejumlah pengurus DPC kabupaten/kota seperti dari Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Morotai yang menghadiri Muktamar PPP yang digelar kubu Suryadharma Ali di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami masih menyelidiki informasi tersebut dan jika terbukti pasti akan dikenai sanksi tegas berupa pemecatan dari keanggotaan PPP, karena sudah melanggar aturan partai," katanya.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh pengurus DPC PPP kabupaten/kota di Malut untuk menerima hasil Muktamar PPP Surabaya, karena Muktamar PPP VIII di Surabaya memenuhi kuorum, sedangkan Muktamar di Jakarta tak memenuhi kuorum.

Sementara itu, pengurus DPC PPP Kota Ternate menyatakan akan menindak tegas apabila ada kader yang melanggar aturan partai dengan tidak mengakui hasil Muktamar Surabaya. Menurut dia, berdasarkan informasi ada dua kader DPC PPP Kota Ternate yang disinyalir mengikuti muktamar di Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika