REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah sepakat untuk mengakhiri konflik di DPR.
Usai melakukan pembicaraan intensif lanjutan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, KIH mendapatkan 21 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Kesepakatan tersebut didapat setelah pertemuan Hatta yang didampingi Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Sekjen Golkar Idrus Marham bertemu dengan Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung yang didampingi Bendahara Umum PDI-P Olly Dondonkambey.
Usai pertemuan selama lebih kurang dua jam, Hatta menjelaskan bahwa keduabelah pihak sudah menemukan kesepakatan.
"Semangat kawan kawan KMP dan KIH sama, ingin DPR cepat melaksanakan tugas konstituisonalnya dan kerja dengan pemerintah," ujar Hatta di kediamannya, di kawasan Golf Mansion, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).
Hatta juga menyebutkan jumlah kursi AKD yang disepakati untuk diberikan kepada KIH.
"Ada 16 penambahan, posisi wakil ketua di setiap AKD, dan 5 diambil dari yang sudah ada. Jadi totalnya 21," ujar Hatta.
Untuk mengakomodir keinginan KIH itu, kata dia, sudah disepakati pula revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dengan begitu, setiap Alat kelengkapan dewan nantinya akan memiliki satu ketua dan empat wakil ketua.
Saat dikonfirmasi kepada Pramono perihal kesepakatan jumla kursi pimpinan AKD tersebut, mantan wakim ketua DPR itu tak mau memberi komentar.
Pram hanya memastikan bahwa KIH akan segera menyerahkan nama-nama anggota untuk ditempatkan dalam AKD. Dengan begitu, KMP dan KIH akan besatu kembali.
"Yang jelas sudah ada titik temu, nanti lah diumumkan satu dua hari ini," ujar Pramono.