REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tidak terpengaruh kisruh di Senayan dengan dua blok koalisi, tetapi yang harus dilakukan adalah membangun koalisi rakyat.
"Jika dinamika politik yang terjadi di Senayan terbangun dua blok antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), maka saya minta di DPRD Sulbar tidak terpengaruh dengan hal itu, tetapi saya sarankan agar membangun koalisi rakyat," kata gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh Di Mamuju, Kamis.
Gubernur menyampaikan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Mamuju beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan dinamika politik yang terjadi di Sulbar.
Ia mengatakan, Jokowi mempertanyakan sejauhmana pengaruh politik di Sulbar atas kisruh politik yang terjadi di Senayan antara kubu KIH dan KMP.
"Saat itu dengan spontan saya jawab bahwa dinamika politik yang terjadi di Senayan tak berpengaruh berarti dengan kondisi di Sulbar. Kami memahami bahwa kisruh yang terjadi di Senayan tidak akan lama dan itu terbukti bahwa dua kubu telah melebur menjadi satu untuk berjuang di jalur rakyat," kata Anwar.
Gubernur Sulbar mengatakan, hal yang menarik dari kunjungan presiden ke Mamuju beberapa waktu lalu adalah telah menjanjikan dan akan bersungguh-sungguh untuk? mendukung kebijakan pemerintahan daerah selama lima tahun kepemimpinannya.
"Penyempurnaan pembangunan infrastruktur tentu menjadi kebutuhan mendesak dan itu akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu, saya meminta dukungan DPRD Sulbar, khususnya menyangkut penanganan jalan ke Mamasa. Jujur saja, selama ini saya dihujani dan bahkan disorot terkait penanganan jalan ke Mamasa yang belum tuntas," kata Anwar.
Karena itu, kata dia, dukungan dan kerja sama tentu diharapkan dalam mewujudkan harapan rakyat karena daerah ini masih banyak yang harus diwujudkan khususnya menyangkut infrastruktur jalan ke Mamasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika