REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Joko Sadewo
JAKARTA -- Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Kamis (12/11) malam, akhirnya memutuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX dilakukan pada Januri 2015. Sementara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tetap diselenggarakan pada 17-19 Novemer 2014 di Yogyakarta.
Tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar terjadi setelah perdebatan dan pertarungan politik yang cukup keras. Berikut sejumlah catatan //Republika Online (ROL) atas sejumlah peristiwa sebelum tercapainya kesepakatan munas di Januari 2015.
Dari Pemecatan Agung Laksono hingga Disusupi KIH
Tarik menarik menarik waktu pelaksanaan Munas IX begitu kencangnya. Sehingga menarik energi yang besar bagi para kader Partai Golkar. Ujung-ujungnya beredar isu Agung Laksono dan Yorrys Raweyai (yang saat itu bersuara sangat lantang menentang munas pada 2015) dipecat dari jabatan wakil ketua umum DPP Partai Golkar.
Isu ini begitu hangat pada pertengahan Agustus 2014. Namun setelah berhari-hari isu ini beredar, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo membantahnya. "Ga ada dipecat. Entah bagaimana (isu) bisa keluar," katanya.
Isu pemecatan berawal dari adanya rapat pengurus inti DPP Golkar seperti Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jendral Golkar, Idrus Marham. Pada intinya peserta rapat mempertanyakan sikap Agung sebagai Wakil Ketua Umum Golkar yang terus mendesak percepatan Munas. Padahal Agung tahu bahwa 33 pengurus DPD Golkar telah menandatangani kesepakatan untuk menggelar Munas pada 2015 sesuai rekomendasi Munas Golkar di Riau 2009.
Namun terbukti Agung Laksono tidak dipecat. Mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat itu, hingga kini tetap kukuh di jabatannya.
Bukan hanya isu pemecatan Agung dan Yorrys saja yang menghangatkan tarik menarik pelaksanaan munas. Isu adanya tarik menarik posisi Golkar juga begitu hangat.
Pascakekalahan pasangan capres-cawapres/Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung Golkar di Pilpres 2014, Aburizal Bakrie justru makin aktif menggalang kekuatan dengan koalisi merah putih (KMP). Kondisi ini memunculkan spekulasi adanya gerakan dari Jusuf Kalla maupun pendukungnya, untuk 'mengambil-alih' Golkar.
Tudingan itu makin kuat, karena dalam beberapa kesempatan, Jusuf Kalla juga menyatakan Munas IX Partai Golkar harus sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai alias harus dilakukan pada Oktober 2014. Ditambah lagi Agung Laksono dan sejumlah kader Golkar, yang menyatakan diri siap maju sebagai calon ketua umum, belum apa-apa sudah menyatakan akan membawa Golkar ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
(bersambung....)
Ikuti Whatsapp Channel Republika