REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Joko Sadewo
JAKARTA -- Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Kamis (12/11) malam, akhirnya memutuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX dilakukan pada Januri 2015. Sementara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tetap diselenggarakan pada 17-19 Novemer 2014 di Yogyakarta.
Tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar terjadi setelah perdebatan dan pertarungan politik yang cukup keras. Berikut sejumlah catatan Republika Online (ROL) atas sejumlah peristiwa sebelum tercapainya kesepakatan munas di Januari 2015.
Golkar Menghangat dan Akhinya Memanas
Isu ketum pada Munas IX Partai Golkar semakin hari makin memanas. Dalam perkembangannya para calon ketua umum Partai Golkar lain menuding adanya hal yang tidak beres dalam proses pencalonan ketum Partai Golkar. Mereka menilai ada manuver tidak fair yang dilakukan Ical.
Ical dituding sedang menggalang tanda-tangan dukungan 'secara paksa' terhadap DPD II Partai Golkar. Termasuk tudingan 'mengutak-atik' syarat pencalonan ketua umum di munas sebagai upaya menjegal calon lain. Aturan yang diutak-atik itu adalah ketentuan syarat dukungan maju ketum, yang diisukan akan diubah menjadi 30 persen suara DPD II dan DPD I. Sementara di AD/ART Golkar hanya menyebut syarat pencalonan adalah 30 persen pemilik suara.
Mereka juga mempersoalkan penunjukan Nurdin Halid sebagai ketua penyelenggara Rapimnas di Yogyakarta. Nurdin dianggap sebagai orangnya Ical. Sehingga penunjukan Nurdin dituding sebagai bagian dari memuluskan terpilihnya Ical secara 'aklamasi'. Terlebih penunjukan Nurdin dianggap tidak melalui mekanisme rapat pleno DPP Partai Golkar.
Kondisi makin memanas setelah ada tudingan Ical memiliki skenario mempercepat Munas IX Golkar, dari awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014. Politikus senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang mengungkapkan masalah itu ke publik.
Agun menduga wacana percepatan munas dilakukan untuk membatasi ruang gerak kandidat ketua umum lain untuk mensosialisasikan diri sebagai kandidat ketua umum, dan mengumpulkan dukungan daerah. Dengan demikian, kata dia, hanya Ical yang akan bisa memenuhi persyaratan yang diterapkan, sehingga dia dapat melenggang mudah melalui jalur aklamasi.
Mencuatnya dugaan ini membuat tujuh calon ketua umum Golkar lainnya berkonsolidasi. Mereka tercatat melakukan duakali pertemuan dan mengeluarkan pernyataan bersama. Terakhir, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Erlangga Hartarto, MS Hidayat, Hajriyanto Y Tohari, Agus Gumiwang, dan Zainuddin Amali, melakukan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan (7/11). Dalam pernyataan bersama itu, mereka meminta DPP Partai Golkar agar melaksanakan munas secara fair.
(bersambung...)
Ikuti Whatsapp Channel Republika