REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Presiden Joko Widodo belum lama ini, masih terus menuai aksi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menilai, kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat. Karena itu, guna membahas kebijakan kenaikan BBM ini, DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar menggelar focus group discussion (FGD) bersama tokoh jabar.
FGD ini akan dilaksanakan pada Sabtu (22/11) pukul 13.00 WIB-16.00 WIB, bertempat di kantor DPD I HTI Jabar Jl Jakarta No 41 Bandung. Hadir sebagai nara sumber Dr Arim Nasim (DPP HTI).
Dikatakan Ketua DPD I HTI Jabar M Riyan MAg, jauh sebelum dilantik, Jokowi dan JK telah menyampaikan secara eksplisit bahwa kanaikan BBM merupakan salah satu kebijakan yang akan ditempuh ketika mereka resmi menjadi penguasa. “Artinya, pemerintah telah mengisyaratkan bahwa BBM akan dinaikan sebelum 2014 berakhir,” katanya, Jumat (21/11).
Berbagai alasan, kata Riyan, dikemukakan untuk menjustifikasi kebijakan tersebut. Alasan itu antara lain, pencabutan subsidi BBM diperlukan agar ruang fiskal pemerintah untuk menjalan programnya semakin besar. “Subsidi itu dianggap salah sasaran sebab sebagian besar hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas,” katanya.
Alasan lainnya, dana itu akan lebih produktif jika digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengdorong pertumbuhan ekonomi. Seperti membangun infrastruktur, meningkatkan anggaran pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Subsidi BBM yang besar juga dipandang mengakibatkan ketergantungan pada energi fosil yang mahal, sehingga energi murah tidak berkembang. Selain itu, disparitas harga BBM domestic dan luar negeri juga cukup besar sehingga akan menimbulkan penyelundupan ke negara lain.
“Apakah logika-logika itu benar adanya? Atau justru menguatkan bukti ketundukan pemerintah terhadap tekanan asing serta sekaligus sebagai akal-akalan untuk memuluskan liberalisasi migas di Indonesia. Ini yang akan kita bahas dalam FGD tersebut,” ujarnya.