REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan akan segera menerbitkan buku butih versi baru yang berisi alasan-alasan yang mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Padahal sebelumnya saat di pemerintahan SBY, PDIP juga pernah mengeluarkan buku putih yang justru berisi penolakan harga BBM serta cara-cara lain untuk mengatasi persoalan APBN selain mencabut subsidi BBM.

Perubahan sikap PDIP ini dinilai wajar oleh pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti. Ray menilai, bukan hanya PDIP, semua partai politik rata-rata hanya bersikap sesuai posisinya masing-masing pada periode pemerintahan tersebut.

“Sekarang PDIP berada di pemerintahan. Otomatis sikap mereka juga harus berpaling jadi mendukung kenaikan BBM. Partai-partai yang saat ini oposisi pun juga sedang belajar cara beroposisi,” kata Ray kepada Republika, Jumat (21/11).

Ray menyebut partai-partai oposisi yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih yang saat ini beroposisi juga berubah sikap karena kenaikan BBM ini. Kecuali Partai Gerindra dan PKS, semua partai di KMP ditambah Demokrat adalah partai yang dulu mendukung kebijakan kenaikan BBM.

Saat ini justru partai-partai tersebut menentang dengan keras sampai ingin menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan keputusan pencabutan subsidi BBM. Melihat sikap yang tidak statis dari partai pendukung pemeritah maupun partai oposisi, Ray memberikan penilaian bahwa semua partai di Indonesia tidak mempunyai ideologi. Partai hanya bersikap berdasarkan dorongan dari sahwat politik dan tujuan-tujuan pragmatis lainnya.

“Ketika tidak berada di pemerintahan maka anda akan mengatakan tidak setuju kenaikan BBM, tapi ketika berada di pemerintaah maka akan mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi selain menaikkan harga BBM,” ujar Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika