REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas), Andrinof Chaniago menceritakan pengalamannya yang pernah melakukan pencurian data. Hal itu disebabkan sistem birokrasi yang sangat tertutup, sehingga data-data penting untuk membuat kebijakan publik terlalu diproteksi.
"Saya pernah minta data ke DPRD salah satu daerah di Indonesia, namun tak dikasih. Mereka hanya menyimpan data di kotak file. Saya cari jalan dan mengambil data itu sendiri. Terkadang, birokrat dan anggota dewan itu terlalu berlebihan memproteksi data," kata Andrinof dalam seminar 'Inovasi Data untuk Pengambilan Kebijakan' di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/11).
Menurut Andrinof, data harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Apalagi, kita sekarang hidup diera yang memiliki kelimpahan data. Perpustakaan bukan hanya di ruangan, melainkan sama luasnya dengan dunia ini.
Bagi pembuat kebijakan, kata menteri asal Sumatra Barat ini, semestinya memanfaatkan hasil revolusi data dan perubahan arus informasi dengan memperkaya real time data atau big data. Ini merupakan fenomena yang bisa melacak lebih jauh persoalan sebenarnya di lapangan. Misalnya, jika disatu desa muncul secara tiba-tiba sebuah penyakit, maka pemimpin dan pembuat kebijakan harus melihatnya lebih jauh.
