REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan siap menyikapi konflik internal Partai Golkar sesuai prosedur, namun pihaknya hingga kini belum menerima surat apapun terkait masalah itu.
"Sampai sekarang, saya belum terima surat (dari pihak Golkar), tapi saya nggak mau tersandung masalah itu, karena itu saya akan bersikap hati-hati, saya akan sesuaikan prosedur," katanya di Surabaya, Kamis.
Setelah memberi pengarahan kepada jajaran seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Jatim dari imigrasi, Lapas, Rutan, Balai Harta, dan sebagainya, politisi PDIP itu mengaku konflik internal Golkar itu merupakan masalah kedua yang akan disikapi setelah PPP.
"PPP sudah, sekarang ada masalah Golkar, padahal masalah utama saya itu membenahi lembaga pemasyarakatan dan imigrasi, bukan politik, tapi saya akan sikapi secara prosedural," katanya, menyikapi dinamika politik Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.
Didampingi Kepala Kanwil KemenkumHAM Jatim I Wayan K Djusak, ia mengharapkan jajarannya di daerah memperbaiki pelayanan dan mengutamakan pembinaan.
Di hadapan pimpinan lapas, rutan, imigrasi, balai harta, dan sebagainya se-Jatim, ia meminta jajarannya untuk meneladani Presiden Joko Widodo dalam manajemen organisasi yakni bersikap sederhana, apirasi dari bawah, melakukan 'checking on the spot' (mengecek ke lapangan), dan bekerja keras serta bertindak cepat.
"Untuk itu, jangan rapat di hotel, tapi manfaatkan gedung yang kita miliki. Kalau kita bisa hemat, maka semuanya juga akan kembali kepada kita dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Presiden juga melakukan rapat kabinet di kantor dan selesai dalam dua jam," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden bisa bertindak cepat, karena dia hanya bertindak dalam skala kebijakan, sedangkan masalah teknis dipercayakan sepenuhnya kepada para menteri selaku pelaksana. Oleh karena itu, pihaknya juga siap menerima masukan dari jajarannya di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika