REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire) Marbawi A Katon menilai rencana pertemuan yang digagas Ketua DPD Hanura DKI Jakarta untuk mengumpulkan seluruh Ketua DPD Hanura Provinsi seluruh Indonesia penuh kepentingan politik. Apalagi hal itu dilakukan menjelang Munas Partai Hanura awal tahun depan.
Rencananya pertemuan itu akan dilaksanakan di Hotel Grand Cempaka, 28-29 November 2014. “Itu pasti ada kepentingan politik, sudah pasti. Kalau DPD DKI mengumpulkan DPD seluruh Indonesia, kenapa tidak DPP sekalian. Mengumpulkan DPD kan itu biasanya ada mekanisme formal misal jika ada rapimnas,” ujar Marbawi A Katon, saat dihubungi wartawan, Jumat (28/11).
Ia menjelaskan, bagi politisi, seringkali konsolidasi organisasi dimaknai sekaligus konsolidasi politik. Apalagi jika mengumpulkan DPD seluruh Indonesia sudah pasti ada konsilidasi politik tertentu untuk mengarahkan ke calon tertentu. “DPD bisa jadi diarahkan ke kandidat tertentu, ini kan bukan konsilidasi politik,” ujarnya.
Dalam kepartaian di Indonesia yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disebutkanyang bisa mengumpulkan dan mengundang secara resmi adalah partai. Apalagi mengundang seluruh Ketua DPD Hanura Provinsi se-Indonesia.
Di AD/ART Partai Hanura menerangkan untuk mengundang Ketua DPD Hanura Provinsi se Indonesia adalah melalui mekanisme yang telah diatur bersama dan termaktub di dalam AD/ART seperti Rakornas, Rapimnas, atau Munas. Di sisi lain, ia mengingatkan, sudah bukan zamannya politisi tua atau gaek mengisi posisi kunci partai.
Sudah saatnya diberikan pada generasi muda. Tanpa regenerasi politik, partai politik mana pun akan terseok-seok bertarung di 2019. “Memilih politisi tua partai itu akan ‘mati’ sementara jika memberi kesempatan mendorong generasi muda partai akan lebih hidup. Dorong anak-anak muda, apa tidak malu terus diisi politisi tua,” ucap dia.
Partai Hanura, kata dia, perlu mendorong politikus muda lebih maju karena sudah krusial. Politik saat ini, menurutnya tercermin dari hasil pilpres dan komposisi kabinet, merupakan generasi yang lebih baru. “Sudah sangat krusial regenerasi di partai politik, termasuk Hanura,” kata dia.
Menjelang Munas Partai Hanura biarkan mekanisme partai yang berjalan kalaupun ada pertemuan menjelang Munas, hendaknya harus Partai yang mengundang secara resmi. Sehingga, kata dia, dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalkan adanya konflik yang bisa berujung pada perpecahan partai.
Dengan dalih apapun dan alasan apapun tidak diperkenankan pribadi-pribadi melakukan gerakan dengan mengundang Ketua DPD Hanura Provinsi seluruh Indonesia walaupun hal ini dibungkus dengan tema silaturahim mengingat acara ini dapat mempengaruhi dan membuat sebuah konsesus-konsesus menjelang munas sehingga mengabaikan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika