REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan masih terlalu dini menilai penolakan Perppu Pilkada oleh partai Golkar adalah sikap resmi partai berlambang beringin tersebut.

Menurutnya masih banyak proses yang akan dilewati sebelum sampai pada pembahasan nanti.

"Kita belum lihat sikap resmi partai Golkar, karena rentang waktunya masih lama," kata Didik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12).

Didik mengungkapkan sikap resmi semua fraksi akan terlihat pada sidang paripurna pembahasan Perppu Pilkada ini. Termasuk partai Golkar. Dalam hal ini DPR menjadwalkan pada sidang kedua setelah masa reses.

"Saya berasumsi ini bukan sikap yang final. Itu akan terefleksikan pada paripurna nanti," ujarnya.

Mengenai pembacaan salah satu putusan Munas Golkar yang isinya menolak Perppu Pilkada. Ia enggan mengomentarinya. Dalam hal ini, ia belum melihat langkah nyata sebagai bentuk pembangkangan Golkar dari kesepakatan awal.

Namun Ia menghimbau kepada semua fraksi, tidak hanya untuk Golkar agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, menurutnya publik menyuarakan agar pemilihan kepala daerah melalui mekanisme langsung. Perppu tersebut, menjawabi hal itu, dengan sejumlah perbaikan.

Kalaupun nanti harus berbeda pandangan dengan Golkar, ia tetap yakin Perppu tersebut akan disahkan DPR. Dengan amunisi Demokrat dan fraksi-fraksi KIH, maka ia optimis kalkulasinya akan lebih dari kelompok DPR yang menolak Perppu itu disahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika