REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan cukup optimis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung akan diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Secara mayoritas kami merasa cukup yakin karena sebagian besar teman-teman DPR menerima, kami tidak melihat dari koalisi mana tentu tidak ingin mempermalukan bapak SBY," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (5/12).
Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Mereka optimis perppu diterima dan Pilkada digelar langsung.
Politisi senior PDIP itu melanjutkan, Pilkada langsung merupakan kemauan mayoritas masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat, menurutnya anggota DPR pasti akan memperjuangkan keinginan masyarakat.
"Soal ada fraksi atau partai tidak setuju, itu urusan internal. Tapi tentunya fraksi yang mendukung pemilu langsung, pasti akan mengadakan lobi," katanya.
Lagi pula, lanjut dia, fraksi-fraksi di DPR yang berkoalisi pada pilpres lalu tentu akan menjaga kehormatan SBY. Perppu Pilkada lahir sebagai upaya SBY mengakomodir keinginan masyarakat Indonesia.
"Sampai detik ini saya masih merasa optimis, teman-teman DPR mayoritas tidak ingin mempermalukan Pak SBY termasuk Demokrat. Saya yakin mereka menjaga maruah harga diri kehormatan Pak SBY," jelasnya.
Meski begitu, menurut Tjahjo pemerintah tetap menyiapkan tiga alternatif untuk pelaksanaan pilkada. Alternatif tersebut mulai dikoordinasikan dengan KPU.
"Kami siapkan plan A, itu sesuai dengan perppu. Kami siapkan plan B seandainya setuju tapi ada beberapa perbaikan dalam konteks pilkada itu harus diperbaiki mekanismenya, dan kami siapkan plan C, seandainya kami kan ga tahu," katanya.
Kemendagri menurutnya juga sudah mulai menyiapkan penjabat (Pj) gubernur dan Plt bupati/walikota untuk 204 daerah yang masa jabatannya sudah habis pada tahun 2015 nanti.
Pj disiapkan dari sekarang lantaran masih belum adanya kepastian waktu pemungutan suara pilkada sementara menjelang pertengahan tahun masa jabatan sebagian kepala daerah sudah berakhir.
"Kami menyiapkan Pj gubernur, bupati, walikota yang akan pilkada tahun depan. Karena ada yang Maret, April tahun depan sudah habis masa tugasnya," ucapnya.
Untuk Pj bupati/walikota, menurut Tjahjo, Kemendagri meminta gubernur untuk menyiapkan. Sementara Pj gubernur di delapan provinsi, ditunjuk langsung oleh Kemendagri. "Ada hampir 200 kepala daerah tingkat II yang kami mintakan gubernurnya untuk menyiapkan Pj. Kami juga siapkan eselon I kami untuk Pj gubernur di delapan provinsi," ujarnya.
Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar di Bali sudah memutuskan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung. Fraksi Golkar di DPR akan menindaklanjuti keputusan munas di Bali itu.
Hal ini membuat terjadinya perbedaan sikap di internal Koalisi Merah Putih. Sebab Partai Demokrat dengan tegas akan menerima Perppu Pilkada. Bahkan mantan Presiden SBY sudah memerintahkan Demokrat merapat ke KIH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika