REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat kecewa dengan keputusan Partai Golkar yang tetap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung, yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan antara partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk menyetujui Perppu Pilkada nomor 1 tahun 2014 ini. Bahkan, menurut dia, kesepakatan itu dibuktikan dengan tanda tangan seluruh partai yang tergabung dalam KMP.

Menanggapi usulan munas Golkar pada fraksi untuk menolak Perppu Pilkada ini, Ruhut menganggap Golkar seperti menjilat ludah kembali. Ia pun menyindir jika lidah politisi Golkar, ibarat lagu Bob Tutupoli 'memang lidah tidak bertulang'.

"Mereka memang pengkhianat dari dulu," kata Ruhut di gedung parlemen, Jumat (5/12).

Ruhut menambahkan, partai Demokrat mengeluarkan Perppu ini untuk merealisasikan aspirasi rakyat. Sebab, saat ini sudah zamannya reformasi. Demokrasi harus dikedepankan. Menurut Ruhut, Golkar punya misi khusus dengan menolak diterimanya Perppu ini. Yaitu, mengamankan kader-kader Golkar di pemilihan kepala daerah.

"Kalau demokrasi langsung, kader mereka tidak laku," kata mantan politikus Golkar itu.

Seperti diketahui dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, DPP Partai Golkar mengusulkan fraksi Golkar untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung.

Info seputar sepak bola silakan klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika