REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan tidak akan mengikuti musyawarah nasional di Jakarta karena sudah mengikuti munas di Bali. "Kami tidak mau dikatakan mbalelo ikut munas di sana-sini.
Apalagi Kota Mataram dan NTB umumnya sudah berkomitmen hanya mengikuti munas di Bali. Jadi, kami tidak ikut-ikutan lagi kalau ada munas lagi," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Sabtu.
Dikatakan Ahyar, yang juga Wali Kota Mataram, kegiatan munas di Bali sudah sesuai dengan AD/ART partai, dan tidak cacat hukum serta sesuai dengan legalitas formal. Dengan demikian, DPD Golkar Kota Mataram akan tetap konsisten dengan komitmen yang telah disepakati dari hasil munas di Bali.
"Terkait bagaimana dan seperti apa Golkar ke depan, lihat saja nanti. Kami juga tidak ingin membuat para kader bingung dengan mengikuti munas di sana-sini," kata Ahyar.
Ditanya apakah DPD Golkar Kota Mataram takut dengan ancaman pembekuan jika ikut munas versi Agung Laksono, Ahyar dengan tegas mengatakan tidak ada yang namanya takut-takut. "Kami sama sekali tidak takut dengan ancaman, tetapi ini sudah menjadi komitmen bersama dan kami harus konsisten," katanya.
Diakuinya, Munas Partai Golkar versi Agung Laksono tentu akan semakin kuat, apalagi kabarnya mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun demikian diharapkan hal itu jangan sampai berpengaruh ke daerah.
Ahyar menilai, terjadinya perpecahan di tubuh parati berlambang pohon beringin ini merupakan ujian terberat, sebab Golkar tidak memiliki tradisi pecah belah. "Sekarang mampukah Golkar menghadapi ujian ini. Secara pribadi saya paling tidak setuju dengan cara-cara politik pecah belah," katanya.
Terkait dengan itu, Ahyar berharap upaya memecah belah Golkar yang saat ini terjadi tidak sampai berpengaruh ke tingkat daerah, khususnya di Pulau Lombok.