REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.

"Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita liat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (8/12).

Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali.

Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.

Di Bali, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi, sedangkan di Jakarta, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum melalui pemungutan suara.

Yasonna mengatakan, yang telah masuk ke Kemenkumham saat ini adalah daftar yang dihasilkan Munas Parti Golkar di Bali yang mengesahkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

"Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima. Ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan staf khusus guna menganalisis data-data yang telah diserahkan tersebut.

Menurut dia, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kedua kubu tersebut. Pihaknya akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

"Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya dua-duanya ini, Pak Priyo teman saya, Pak ARB, Pak Idrus Marham teman saya dulu di Komisi II, Pak Bambang Soesatyo teman saya di Badan Anggaran, jadi semua teman-teman, yang penting kita taat azas aja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika