REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus jernih melihat persoalan kedua kubu Partai Golkar yang telah menyerahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) nya masing-masing.

Seperti yang disampaikan Pengamat Politik Heri Budianto, jangan sampai Kemenkumham terseret dalam arus atau kondisi politik parlemen.

"Ukurannya mana Munas yang lebih sesuai mekanisme anggaran partai, lihat dari keabsahan," ujar Heri kepada Republika Online (ROL), Selasa (9/12).

Dikatakan lebih lanjut, faktor tersebut seyogianya memang menjadi dasar penilaian.

"Maka bila mekanisme internal partai yang menjadi pegangan, Kemenkumham tidak akan terbawa arus politik baik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP)," ujarnya.

Kemenkumham juga sebaiknya, kata dia, tidak memutuskan dengan mengabaikan kondisi internal partai.

"Lihat dari keabsahan hasil Munas, peserta Munas yang ada DPD nya juga, tetapi intinya lihat mana Munas yang lebih sesuai mekanisme anggaran partai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika