REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly terhadap dualisme Partai Golkar akan menjadi ujian netralitas dan objektivitas menteri tersebut.

"Tak hanya menjadi ujian bagi Menkumham, tetapi juga pemerintah sejauh mana pemerintah netral dan objektif," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12).

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan bila salah dalam mengambil keputusan, maka citra pemerintah akan buruk dan menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Nanat mengatakan masyarakat mengetahui mana munas Partai Golkar yang sesuai aturan dan pesertanya betul pengurus partai beringin dengan mana yang melanggar peraturan dan pesertanya bukan pengurus partai sesuai ketentuan.

"Pemerintah harus hati-hati. Bila keputusan yang diambil tepat, maka citra pemerintah akan baik dan kepercayaan publik meningkat," kata Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.

Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar musyawarah nasional (munas) sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.

Munas di Bali diselenggarakan oleh pihak ketua umum Aburizal Bakrie. Munas tersebut kembali memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dalam pemilihan secara aklamasi.

Sedangkan munas di Ancol diselenggarakan kelompok penyelamat partai yang dimotori Agung Laksono. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam pemungutan suara mengalahkan kandidat lain Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menanggapi pengajuan berkas dari kedua belah pihak, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menyatakan membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memberikan pengesahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika