REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan bahwa Jokowi belum menunjukan keseriusannya terhadap permasalahan HAM.  Menurut mereka, Presiden Jokowi harus mempunyai pemetaan terhadap permasalahan HAM di Indonesia.

“Harus membuat roadmap tentang kasus HAM di Indonesia. Harus jelas, mana yang harus diprioritaskan. Karena masih banyak kasus HAM yang belum tersentuh,” Kata  Wakil Kordinator bidang mobilisasi dan strategi Kontras, Chrisbiantoro, Jakarta, Minggu (14/12).

Untuk saat ini, Chris menilai sebagai presiden Jokowi belum menunjukan sikapnya terkait keberpihakan terhadap HAM. Bahkan menurutnya, Jokowi tak sekalipun secara tegas akan menyelesaikan kasus HAM besar, seperti kasus munir.

Seharusnya, Jokowi mampu memberikan perintah terhadap bawahannya untuk sesegera mungkin mengentaskan kasus HAM yang belum selesai. Karena, menurutnya banyak juga kasus yang belum terselesaikan seperti yang berada di kejaksaan agung.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Jokowi juga seharusnya melakukan  harmonisasi antara kejaksaan agung, kepolisian, serta Komnas HAM. “Karena, selama ini seolah ada disharmonisasi antar lembaga-lembaga tersebut. Sehingga tidak ada penyelesaian pada kasus-kasus tersebut,” ugkapnya. Artinya, harus ada pemikiran dan pandangan yang sama untuk menyelesaikan satu kasus. Sehingga tidak ada perang pandangan untuk satu kasus HAM yang akan diselesaikan.  “Jadi kasusnya harus diselesaikan dengan kesesuaian pemikiran antar lembaga tersebut agar bisa diselesaikan bersama-sama,” jelasnya.

Namun, Chris menilai, jika melihat orang-orang sekeliling Jokowi, Chirs sangat pesimis Jokowi mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM berat. Apalagi, saat ini terkesan Jokowi hanya memilih kasus-kasus tertentu yang secara politik mengamankan posisinya. “Orang sekeliling Jokowi seperti Muchdi PR, Hendropriyono, dan Ryamizard, akan menjadi penghalang Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM,” kata Chris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika